Berita NTB

Wabup: Pemda harus Mampu Kendalikan Inflasi

By  | 
Wakil Bupati Bima, Drs Dahlan M Noer,   menjelaskan inflasi merupakan aspek penting yang perlu  diperhatikan oleh Pemerintah Daerah. Sebab   pencapaian inflasi yang rendah merupakan   satu di antara prasyarat utama pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

Hal itu dikatakannya usai  rapat koordinasi nasional VII Tim Pengendalian Inflasi Daerah (Rakornas VII TPID) 2016  di Puri Agung Hotel Grand Sahid, Jakarta.

Rakornas bertema  menguatkan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah  untuk percepatan pertumbuhan infrastruktur. Rakor  dihadiri 24 Kementerian/Lembaga Negara, 34 Gubernur, 425 Bupati/Wali Kota dan 45 Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia.

Forum ini merupakan upaya untuk mencari solusi bersama terhadap  berbagai permasalahan dan tantangan stablitas harga yang dihadapi  daerah  dan langsung dipimpin Presiden  Joko Widodo dan didampingi Gubernur Bank Indonesia, Menteri Koordinator Perekonomian, Mendagri, dan Menkeu.

Wabup mencatat, pada sesi pembahasan perkembangan terkini dan pengendalian inflasi di Provinsi NTB merilis hasil Rakornas, pada bulan Juli 2016, laju inflasi tercatat 1,07 persen. Angka ini relatif tidak berubah dibandingkan bulan sebelumnya pada angka   1,08 persen dan inflasi di NTB berada di atas nasional yang mencatatkan 0,69 persen.

Katanya, inflasi tahunan NTB mencapai angka 4,79 persen  dengan mengacu pada  Kota Mataram 4,42 persen dan Bima 6,26 persen. Inflasi bulan Juli 2016 didominasi   komoditas transportasi dan bahan makanan, dan berdasarkan pantauan harga hingga pekan I Agustus 2016, tekanan inflasi diperkirakan bersumber dari gejolak harga pada komoditas hortikultura. “Seperti aneka cabai dan bawang merah yang termasuk kategori komoditas yang memiliki fluktuasi harga sangat tinggi,” katanya seperti dikutip Bagian Humas dan Protokol Setda, akhir pekan lalu.

Oleh karena itu,  ujar  Dahlan, untuk membawa daerah ke arah yang lebih maju, maka harus mampu mengendalikan inflasi. Solusi yang diperlukan bagi pengendalian inflasi di NTB dalam jangka pendek, antara lain  pembenahan tataniaga terkait arus komoditas yang keluar-masuk daerah, membangun kerjasama antardaerah untuk pemenuhan kebutuhan dalam daerah dan adanya kajian pemenuhan kebutuhan teknologi untuk pertanian.

Dikatakannya, dukungan dari Pemerintah Pusat sangat penting dalam hal pembangunan infrastruktur dan teknologi bagi peningkatan produktivitas pangan dan adanya fasilitasi kerjasama antardaerah dengan provinsi lain. “Pemerintah Daerah  segera menindaklanjuti hasil Rakornas ini dengan menggelar rapat TPID,” ujarnya.

sumber : bimakini.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *