Kontroversi

Ini Bukti Opini WTP BPK Tidak Berarti Bebas Korupsi

By  | 

NTB Times – Mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tak menjamin sebuah lembaga bersih dari praktik korupsi. Bahkan, di beberapa daerah, laporan keuangan pemerintahnya mendapat opini WTP akan tetapi kepala daerahnya justru terjerat kasus korupsi di KPK. Tak hanya kepala daerah, para menteri yang lembaganya mendapat opini WTP dari BPK juga ada yang terjerat kasus korupsi di KPK.

Di Kemenpora Setahun menjabat sebagai Menpora, Andi Mallarangeng menorehkan prestasi dengan berhasil mendapat opini WTP dari BPK. Tepatnya, pada tahun 2010, Kemenpora mendapat opini WTP atas audit keuangan yang dilakukan. Namun, tak lama berselang, justru Andi Mallarangeng tersandung kasus di KPK. Andi dijadikan tersangka kasus korupsi proyek Hambalang.

Kota Palembang 5 kali Pemkot Palembang diganjar WTP oleh BPK atas laporan keuangan pemerintah daerah. Meski lima kali dapat WTP, tak menjamin Pemkot Palembang bebas dari korupsi. Buktinya, sang walikota, Romi Herton harus berurusan dengan KPK atas kasus suap pengurusan sengketa Pilkada di MK.

Bangkalan menjadi salah satu kabupaten langganan opini WTP dari BPK. Namun, sang kepala daerah justru melakukan korupsi yang cukup masif. Mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin kini harus berurusan dengan KPK. Fuad Amin tak hanya berurusan di KPK karena kasus suap. Bupati dua periode itu juga dijerat karena telah melakukan korupsi dan mencuci uang hasil kejahatannya. (NASA)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *