Daerah

Setop Kebakaran Hutan! Maskapai & Penumpang Sama-sama Rugi

By  | 

Foto: Kebakaran hutan di Palangkaraya, Kalimantan Tengah (14/9/2019). (REUTERS/Willy Kurniawan)

NTB TIMES.COM – Ratusan jadwal penerbangan di sejumlah rute harus dibatalkan karena kabut asap akibat kebakaran hutan di Kalimantan. Selain itu, banyak penerbangan lain juga mengalami delay atau keterlambatan, pengalihan rute hingga kembali ke bandara awal atau return to base (RTB).

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi menegaskan kejadian tersebut tentu merugikan industri penerbangan. Kabut asap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) memang membuat banyak jadwal penerbangan dibatalkan sebagai kondisi force mejeure atau keadaan kahar.“Pasti ada kerugian karena ada delay kanDelay itu bagi penerbangan itu kerugian,” ungkap Budi Karya di komplek parlemen Senayan Jakarta, Senin (16/9/2019) “Kalau delay-nya lebih dari 2 jam itu kan mereka harus membatalkan ya. Ada kerugian tapi belum tahu berapa jumlahnya,” Budi Karya kembali menegaskan.

Hanya saja, sejauh ini belum ada solusi lain untuk memaksakan terbang jika kabut asap masih menyelubungi rute-rute penerbangan di Sumatera dan Kalimantan. Budi Karya menegaskan, standar keselamatan dan keamanan penerbangan tidak bisa diganggu gugat.”Kalau dari Kemenhub enggak mungkin ada [solusi jangka panjang] karena visibility [jarak pandang] itu satu hal yang standar yang tidak bisa disubstitusi dengan yang lain,” imbuhnya.

Mantan Dirut PT Angkasa Pura II (Persero) itu berharap penanganan kabut asap segera rampung. Baginya, tak ada instrumen lain yang bisa menetralisir kabut asap akibat karhutla, selain tak melakukan pembakaran.”Pengalaman kita asap ini tidak lama ya tapi jangka panjang ya enggak ada satu instrumen yang bisa menyelamatkan satu kepekatan atau visibility yang signifikan gitu. Jadi harapannya kita memang ingin cara penyelesaian tidak adanya pembakaran hutan itu,” katanya.

Di sisi lain, dia memastikan tak ada ganti rugi bagi penumpang. Pasalnya, kejadian tersebut terjadi bukan atas kehendak maskapai.”Ini bisa dikatakan force majeure ya jadi memang kita tidak bisa mengenakan ganti rugi pada penerbangan,” ungkapnya.

Menurut dia, tidak satu pun pihak yang menginginkan hal ini terjadi. Karena itu, dia juga mengharapkan pengertian pengguna jasa.”Karena penerbangan pada dasarnya siap untuk terbang tapi karena ada alam yang tidak memungkinkan sehingga kita tidak bisa mengatakan ini kesalahan dari maskapai,” tandasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub, Polana B Pramesti, menyebut bahwa jumlah penerbangan yang terdampak kabut asap terus bertambah. Karena itu, dia belum bisa membeberkan angka pasti.”Angkanya terus berubah ya. Hari ini seperti di Sampit [Kalimantan Tengah] ada yang cancel. Ada yang benar-benar cancel, ada yang delay. Jumlahnya saya rekap dulu ya karena jumlahnya bergerak terus,” jelasnya.

Jadwal penerbangan yang paling banyak terdampak adalah rute dari dan ke Pontianak, Kalimantan Barat. Dia menyebut, 80% penerbangan dari dan ke Pontianak pada perdagangan Minggu tak bisa dilakukan.”Kemarin [Minggu] Pontianak sama sekali enggak bisa karena benar-benar itu. Yang cancel dan delay itu selalu ada. Kalau contohnya Pontianak kemarin sama sekali tak dapat dilakukan penerbangan,” urainya.

Pembatalan penerbangan karena force majeure sesuai ketentuan, maka maskapai penerbangan dibebaskan dari kewajiban untuk memberikan ganti rugi sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 77 tahun 2011 tentang Tanggung Jawab Pengangkut Angkutan Udara. Namun, proses pengembalian uang/refund dari pembelian tiket tetap berlaku.(ARS2/Sumber:CNBCIndonesia)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *