Pariwisata

Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan Tingkatkan Jaminan Keselamatan Bagi Wisatawan

By  | 

NTB TIMES.COM – Pembentukan Manajemen Krisis Kepariwisataan (MKK) Daerah yang diinisiasi oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar) dapat meningkatkan jaminan bagi keselamatan wisatawan.”Wisatawan yang datang ke sebuah destinasi tentu menginginkan agar keamanan dan kenyamanannya terjamin. Demikian pula dengan wisatawan yang datang ke Nusa Tenggara Barat (NTB). Dengan adanya pembentukan MKK di NTB, kualitas jaminan keselamatan bagi wisatawan diharapkan dapat meningkat,” ujar Kadispar NTB, Lalu M. Faozal, usai Rapat Koordinasi (Rakor) Manajemen Krisis Kepariwisataan NTB di Hotel Lombok Astoria, Kamis (19/9/2019).

Jaminan keselamatan, tambahnya, merupakan hal yang sangat penting dilakukan oleh seluruh penyedia jasa terkait pariwisata dan keamanan. Selain memerhatikan pengelolaan keamanan di tempat rekreasi maupun akomodasi dan layanan keselamatan di sejumlah fasilitas umum juga harus dikelola dengan baik.

Ia mengatakan pariwisata menjadi sektor unggulan di NTB dan dalam beberapa tahun terakhir, pariwisata NTB semakin dikenal dan banyak dikunjungi wisatawan.“Dengan demikian, kebutuhan terhadap jaminan keselamatan wisatawan yang datang pun meningkat, apalagi dalam lima tahun terakhir krisis kepariwisataan sedang banyak terjadi, mulai dari bencana alam, bencana teknologi, hingga isu hoaks. Oleh karena itu, diperlukan manajemen khusus yang mengelola krisis kepariwisataan. Maka, situasi buruk yang sedang terjadi tidak menghalangi kedatangan wisatawan,” ujar M. Faozal.

Dalam pelaksanaannya, MKK Daerah di NTB akan melibatkan sejumlah pihak, mulai dari pemerintah daerah (pemda), akademisi, industri, komunitas pariwisata, hingga media. Peranan masing-masing pihak akan dibagi sesuai dengan pemetaan yang dilakukan oleh Dinas Pariwisata NTB.

Setelah pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai, akan dilakukan pembentukan MKK Daerah tingkat kabupaten. Dalam hal ini, MKK Pusat (Kemenpar) akan turut berperan dalam mengasistensi pembentukan MKK tingkat provinsi. Demikian pula dengan MKK tingkat provinsi yang selanjutnya bertugas membina dan membantu pembentukan MKK tingkat kabupaten.”Saat ini, kami akan terus berkoordinasi dengan MKK Pusat mengenai langkah yang harus ditempuh untuk membentuk dan mengaktivasi MKK tingkat provinsi. Harapan kami, koordinasi ini tetap terlaksana setelah proses pembentukan MKK Daerah tingkat provinsi selesai karena hal tersebut akan memudahkan kedua pihak untuk melakukan tindakan saat terjadi situasi darurat,” ujar Faozal.

Plt. Biro Komunikasi Publik Kemenpar, Guntur Sakti, menjelaskan pihaknya berharap agar kerja sama antara Kemenpar dan pemda dalam menciptakan kestabilan dalam iklim pariwisata sangat penting. Pihaknya ingin agar MKK Daerah mampu memenuhi kebutuhan informasi akurat yang dibutuhkan oleh Kemenpar saat menghadapi situasi krisis sehingga MKK Pusat dapat memetakan dan melakukan langkah-langkah penanganan krisis yang diperlukan.(ARS2/Sumber:Kementerian Pariwisata)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *