Pemerintahan

Melihat Wajah Anggota DPR RI Periode 2019-2024

By  | 

Diskusi Sintetis Bersama TAS di Kafe Sintetis, Sabtu (28/9/2019). Foto: erl.

NTB TIMES.COM – Anggota DPR RI sebentar lagi akan dilantik. Sejumlah pekerjaan besar telah menunggu anggota DPR RI hasil pemilihan legislatif (Pileg) 17 April 2019 yang lalu. RKUHP dan sejumlah rancangan undang-undang lain yang akhirnya diputuskan pembahasannya pada periode ini telah menanti anggota DPR RI 2019-2024.

Dosen Sosiologi UNS Solo, Sigit Pranawa, dalam Diskusi Sintetis Bersama TAS di Kafe Sintetis, Sabtu (28/9/2019) menuturkan berdasarkan data yang dikutip dari Forum Masyarakat Peduli Pemilu (FMPP) dari 575 anggota DPR RI periode 2019-2024, 51 persennya merupakan anggota baru. Dan anggota-anggota DPR RI yang baru tersebut merupakan refleksi atau berkaitan dengan kekuasaan politik lokal asal politisi tersebut berasal.“Dan sisanya lagi merupakan artis,”ujarnya.
Menurutnya, ketika ada anggota DPR RI kental dengan urusan politik daerah maka akan membuat anggota ini bergantung pada situasi politik lokal di tempat dia berasal. Di mana situasi politik lokal dari daerah tertentu yang kemudian akan sampai membawa atau mempengaruhi ‘aspirasi’.”Sehingga itulah akan berpengaruh pada dia kepentingan-kepentingan banyak misalkan disebut konsep dia sendiri kalau tidak lepas dari akar sosialnya itu ya nanti sekali wes rampung. Tetapi kalau dia bisa menjaga kondisi maka akan bisa melihat dia bisa menyerap itu jadi modal sosial dia,”terangnya.
Tak hanya itu, tidak dipungkiri lagi jika untuk menjadi anggota DPR baik lokal maupun daerah, membutuhkan biaya politik tidak sedikit. Biaya politik yang dimaksud adalah untuk diri sendiri, untuk timnya sendiri ataupun untuk mereka yang berada di TPS. Semua itu memang memerlukan dana, di mana hal-hal tersebut harus dibiayai sendiri.
Dengan biaya politik yang tinggi, maka ada kecenderungan anggota DPR tersebut tidak subur secara perekonomian. Tetapi anggota tersebut harus balik modal yang ia keluarkan untuk menjadi anggota dewan. Bagi anggota yang sudah matang, gangguan-gangguannya nanti juga cukup besar. Karena kemudian akan ada orang atau pihak yang menggoda untuk ‘bermain’ di ruang yang mungkin tidak sesuai hati nuraninya.”Tetapi realita ditemukan di dalam sistem itu dia nggak ikut mungkin bersama orang-orang yang kemudian dia mau nggak mau kemudian sistem ikutin. Meskipun ada beberapa orang yang bener-bener jadi kita harus juga kalau ada temen-temen yang mau main di situ dia bener-bener ya praktis di lapangan harus bertempur dengan temannya sendiri,”paparnya.
Biaya politik yang tinggi memang tidak lepas dari sistem pemilihan yang diterapkan saat ini. Di mana sejak pemilihan 2014, Indonesia sudah menganut siapa yang terpilih adalah yang berhasil mengumpulkan suara terbanyak. Di mana pada implikasinya akan terjadi politik transaksional dalam masa pemilihan.
Sigit mengungkapkan, dengan kecenderungan para anggota DPR berpikir bagaimana mengembalikan modal biaya politik yang tinggi, maka kemungkinan kinerja yang minim juga bisa terjadi. Hal tersebut terbukti pada anggota DPR RI periode 2014-2019, di mana produktivitas dalam membuat produk undang-undang sangat rendah.
Sigit mengatakan, mengutip data dari FMPP, dari 267 rencana undang-undang yang sebelumnya dicanangkan oleh anggota DPR RI 2014-2019, ternyata produk undang-undang yang berhasil disahkan hanya sekitar 69 buah. Ia sendiri merasa heran karena hal tersebut adalah target yang dicanangkan sendiri.”Rendahnya produktivitas menurut saya faktornya banyak, salah satunya ongkos politik yang mahal sehingga harus ‘tengok kanan kiri’ agar modalnya balik,”ujarnya.
Anggota DPR RI dari PDIP Daerah Pemilihan DIY, Idham Samawi membantah rendahnya produktivitas tersebut akibat biaya politik yang tinggi. Tetapi lebih karena faktor pertimbangan hukum apakah semua hal harus diatur dengan undang-undang, atau hanya perlu peraturan presiden, peraturan pemerintah, peraturan menteri dan peraturan yang tatarannya lebih rendah.”Jadi tidak bisa jika produktivitas dewan hanya diukur dari jumlah produk undang-undang yang dihasilkan,”tepisnya.
Selain anggota dari representasi kekuatan politik dari daerah, anggota DPR RI yang baru juga banyak yang berasal dari artis. Dosen Sosiologi UNS, Sigit Pranawa, juga lantas mengomentari anggota DPR RI dari kalangan artis.
Menurut Sigit, kemampuan anggota DPR RI dari kalangan artis memang sedikit dipertanyakan. Meskipun modal sosial sudah dimiliki, namun kemampuan untuk menjadi saluran aspirasi serta membuat inisiatif program untuk masyarakat banyak belum tentu dimiliki.
Terlebih biasanya kalangan artis yang menjadi anggota dewan ditempatkan di komisi yang tidak strategis. Sehingga tolak ukur kinerjanya juga tidak jelas dan masyarakatpun tidak bisa menilai peran dari artis tersebut.Ia tidak menampik jika ada artis-artis yang jadi anggota DPR RI cukup baik kinerjanya. Sebut saja seperti Rieke Diah Pitaloka, Miing, Tantowi Yahya, Nurul Arifin ataupun Desi Ratnasari. Namun ada juga artis yang kinerjanya di gedung dewan dipertanyakan, seperti Anang Hermansyah.”Maaf, Mas Anang itu kemarin ngapain? Tidak ada yang tahu kan kiprahnya seperti apa?”ujarnya.(ARS2/Sumber:Kumparan)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *